Aturan IMEI berhasil menurunkan impor HP ilegal di Indonesia. Penerimaan negara meningkat Rp 2 triliun.
Jakarta, - Aturan IMEI yang ditetapkan pemerintahan Jokowi berhasil menurunkan aktivitas impor HP ilegal di Indonesia. Bahkan, nilainya mencapai triliunan rupiah untuk pendapatan negara.
Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Mulyadi menjelaskan, soal pemberantasan HP ilegal menggunakan IMEI, ada tiga pihak yang terlibat, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Kominfo, dan Bea Cukai, yang memiliki peran masing-masing.
Menyoal impor HP, menurutnya ini masuk ranah Bea Cukai yang berperan sebagai pengawas barang bawaan masyarakat dari luar negeri. Kominfo, kata dia, mendapat informasi dari Bea Cukai bahwa memang terjadi penurunan jumlah impor HP ilegal.
Seiring penurunan tersebut, penerimaan negara turut meningkat signifikan terhadap importir perangkat HP, sekitar Rp 2 triliun penambahan kepada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Kami sudah dapat informasi dari Bea Cukai memang terjadi penurunan dan penerimaan negara yang cukup signifikan terhadap importir perangkat handphone ini, sekitar Rp 2 triliun penambahan PNBP yang masuk itu ada disampaikan oleh Bea Cukai," kata Mulyadi saat cara Ngopi Bareng di Kantor Kominfo, Jumat (31/5/2024).
"Jadi memang terjadi penurunan maka silahkan bawa masuk handphone itu tapi tidak akan bisa digunakan kalau IMEI itu tidak diregister di database nasional untuk IMEI," imbuhnya.
Di sisi lain, Kominfo memastikan operator seluler patuh terhadap aturan ini, dan tidak memberikan layanan seluler kepada perangkat HP yang IMEI nya tidak ada di database.
Ia menilai pemberantasan penyelundupan HP ilegal ini paling efektif menggunakan IMEI.
"Jadi kalau tidak ada pasti tidak akan bisa digunakan. kalau tidak bisa digunakan mau dimasukkan berapa banyak apapun tidak akan ada manfaatnya. Tapi memang terjadi penurunan HP-HP ilegal itu," tegasnya.