Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa presiden boleh kampanye dan memihak, namun dengan syarat tidak menggunakan fasilitas negara.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan pandangannya terkait kampanye dan keterlibatan presiden dalam proses politik. Dalam sebuah wawancara, Jokowi menyatakan bahwa presiden boleh kampanye dan memihak, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.
Menurut Jokowi, sebagai warga negara, presiden juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan mendukung calon yang diinginkannya. Namun, penting untuk diingat bahwa presiden harus tetap mematuhi aturan dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya.
Jokowi menegaskan bahwa presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara, seperti pesawat pemerintah atau kantor presiden, untuk kepentingan kampanye. Hal ini bertujuan agar kampanye tetap adil dan tidak memberikan keuntungan yang tidak seimbang kepada calon yang didukung oleh presiden.
Meskipun presiden memiliki hak untuk memihak, Jokowi menekankan bahwa presiden harus tetap netral dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara. Presiden tidak boleh menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses politik atau memaksa masyarakat untuk mendukung calon tertentu.
Pernyataan Jokowi ini menjadi sorotan publik, terutama dalam konteks pemilihan presiden mendatang. Warga negara diharapkan dapat memahami bahwa presiden juga memiliki hak politik, namun tetap harus bertindak dengan integritas dan menghormati prinsip demokrasi.