Dampak Starlink Terhadap Keamanan Internet di Indonesia: Penjelasan Ahli Siber
Jakarta - Starlink, layanan internet berbasis satelit milik Elon Musk resmi beroperasi di Indonesia pada Mei 2024 ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meminta Starlink mematuhi aturan main di Tanah Air. Salah satunya Starlink membangun Network Operation Center (NOC) di Indonesia.
Terbaru, Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI Kominfo, Aju Widya Sari, mengungkap lokasi pusat pengawasan jaringan Starlink di Indonesia ada di dekat Bekasi.
"NOC sudah ada di Indonesia itu salah satu persyaratan untuk ULO dan sudah bisa membuktikan kalau NOC-nya ada di Indonesia," kata Aju saat ditemui usai acara Ericsson Imagine Live 2024, di Jakarta, beberapa hari yang lalu.
Namun menurut pakar keamanan siber sekaligus Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber (CISSReC) Pratama Persadha, hal yang lebih penting dan mendesak adalah agar Starlink menyediakan Network Access Provider (NAP) di Indonesia.
Starlink diketahui sudah bekerjasama dengan NAP lokal untuk layanan backbone internetnya supaya mendapatkan ijin ISP (Internet Service Provider).
Sehingga, jika memang diperlukan tindakan yang bisa meningkatkan pertahanan dan keamanan negara pada saat krisis seperti penyadapan atau sensor, bisa dilakukan melalui perusahaan NAP yang menjual layanan backbone internetnya ke Starlink.
Hal tersebut ia nilai lebih baik karena sebelumnya Starlink tidak ingin bekerja sama dengan NAP lokal dan akan menggunakan Laser Link yang menghubungkan setiap satelitnya sebagai backbone internet untuk layanan di Indonesia.
Meskipun saat ini kegiatan lawfull intercept dan monitoring masih bisa dilakukan melalui NAP lokal dimana Starlink membeli bandwidth, namun tidak ada jaminan bahwa Starlink hanya akan menggunakan bandwith internet dari NAP lokal saja.
Karena sebetulnya, jelas Pratama, tanpa bekerja sama dengan NAP lokal Starlink bisa memanfaatkan sistem Laser Link yang mereka miliki yang menghubungkan setiap satelitnya karena Laser Link ini juga bisa dimanfaatkan untuk menyediakan backbone ke internet.
Sehingga tanpa bekerja sama dengan NAP lokal pun Starlink masih mampu menyediakan backbone internetnya sendiri. Terlebih dalam satu laser link tersebut bisa melewatkan trafik internet sampai 100 Gbps.
Oleh karena itu, yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana memastikan bahwa Starlink mengikuti persyaratan-persyaratan yang diberikan, sehingga bangsa ini masih memiliki kedaulatan digital meskipun ada Starlink di tanah air." pungkasnya.