Perbedaan PTNBH dengan Jenis Status Perguruan Tinggi Lainnya dalam Hal UKT

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) memiliki perbedaan yang signifikan dengan jenis status perguruan tinggi lainnya terkait dengan UKT. UKT atau Uang Kuliah Tunggal adalah biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Dalam konteks ini, akan dijelaskan perbedaan PTNBH dengan jenis status perguruan tinggi lainnya dalam hal UKT.

PTNBH memiliki tingkatan tertinggi dalam hal otonomi dibandingkan status perguruan tinggi lain. PTNBH memiliki otonomi penuh dalam mengelola keuangan dan sumber daya, termasuk dosen, tenaga kependidikan, dan pembukaan program studi. PTNBH juga memiliki kesamaan dengan BUMN. Sebab, PTNBH memiliki kontrol penuh atas aset dan keuangan sendiri. Tarif layanan ditetapkan sendiri dengan berkonsultasi dahulu kepada menteri. Penetapan PTNBH kepada perguruan tinggi dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Perbedaan lainnya adalah PTN-BLU yang memiliki tingkat otonomi lebih rendah daripada PTNBH. Pengelolaan kampus berstatus ini mirip dengan rumah sakit milik negara yang memiliki otonomi mengelola pendapatan non-pajak sendiri. Penetapan status PTN-BLU dilakukan dengan Keputusan Menteri Keuangan atas usul Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek). Adapun, dasar hukum PTN-BLU merujuk pada UU Perguruan Tinggi, PP Nomor 74 Tahun 2012, dan PP Nomor 23 Tahun 2005.

Terakhir, pengelolaan pendapatan PTN Satker beroperasi sebagai satuan kerja di bawah naungan kementerian berbeda dengan PTNBH. Seluruh pendapatan PTN Satker harus masuk ke rekening negara atau Kementerian Keuangan sebelum digunakan, termasuk Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari mahasiswa. Penetapan status PTN Satker berasal dari kebijakan kementerian dan ditetapkan melalui mekanisme internal Kemendikbud Ristek.